Bang Fadli Zon, KJRI Bukan Biro Perjalanan !

Kasus pejabat publik yang meminta fasilitas kepada negara untuk diberikan kepada keluarganya kembali terulang. Kini kabar memalukan ini datanganya dari Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon. Baru-baru ini beredar surat pemberitahuan anak Wakil ketua DPR Fadli Zon, Shafa Sabila Fadli‎ untuk diberikan fasilitas selama berkunjung ke New York, Amerika Serikat, 12 Juni-12 Juli 2016. Kabarnya, Sekjen DPR mengirim surat kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) New York untuk menjemput dan mendampingi putri Fadli Zon selama berada di kota tersebut. 

Permintaan tersebut tertuang dalam Surat bernomor 27/KSAP/DPR RI/VI/ 2016 itu dikirimkan tanggal 10 Juni 2016. Dalam isinya, Sekjen DPR RI meminta bantuan KBRI Washington DC melalui KJRI New York untuk memfasilitasi kunjungan putri Fadli Zon yang bernama Shafa Sabila Fadli. Salinan faksimili surat permintaan fasilitas penjemputan dan pendampingan untuk putri Wakil Ketua DPR Fadli Zon beredar. Surat tersebut berkop Kesekretariatan Jenderal DPR RI.

Hal tersebut diakui Fadli Zon saat dikonfirmasi. Namun, ia membantah surat tersebut ‎bertujuan untuk meminta fasilitas dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di New York. Kegiatan anaknya yang bernama Shafa Sabila Fadli di New York bukan dalam rangka liburan, tapi mengikuti program Stagedoor Manor Camp 2016 yang berlokasi di Loch Sheldrake, New York. Semacam sekolah singkat teater atau performing art bagi para remaja berusia 10-18 tahun, yang sudah berlangsung kurang lebih 40 tahun.

Menimbang

Ada beberapa hal yang saya soroti atas merebaknya berita yang mengatakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta KJRI untuk memfasilitasi anaknya selama berkunjung ke New York. Diantaranya adalah: 

Pertama, paradigma baru terkait pemerintahan harus dikawal. Aktor negara bukanlah raja yang dirinya dan keluarganya harus dilayani, melainkan tugas dari aktor negara adalah menjalankan tugas negara untuk melayani kepentingan publik. Jadi aktor negara tidak diperkenankan menyelewengkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. 

Kedua, Fadli Zon keliru jika menggunakan kewenangan DPR yang dimilikinya untuk kepentingan keluarga dan kerabatnya. Identitas DPR digunakan untuk kepentingan negara, bukan untuk pribadi. DPR merupakan lembaga negara yang terhormat. Lembaga ini dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Bukan untuk melayani perotangan. Sedangkan Shafa Sabila Fadli adalah sebatas anak Fadli Zon yang notabene adalah dewan. Ingat, hanya sebatas anak. Saudari Shafa bukanlah aktor negara yang harus dilayani negara secara istimewa. Jadi, saya pikir tidak pantas saudari Shafa dilayani negara secara istimewa hanya karena anak dari seorang Wakil Ketua DPR.  

  

Ketiga, Saya mengapresiasi terhadap Fadli Zon yang meminta maaf dan mengganti uang negara sebesar 2 juta untuk biaya bensin penjemputan anaknya oleh KJRI. Sikap demikian dapat diartikan bahwa sebenarnya fadi zon menyadari bahwa tindakan meminta fasilitasi negara untuk kepentingan anaknya merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Sikap ini sangat bagus dan semoga ia dan aktor negara lainnya tidak melakukan perbuatan seenaknya sendiri. 

Keempat, apresiasi terhadap profesionalisme dan keterbukaan KJRI. Salut terhadap KJRI yang memublikasikan kejadian semacam ini. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya kinerja profesionalisme yang dibarengi dengan adanya transparansi publik. Dengan beredarya pemberitaan semacam ini diharapkan kedepannya tidak terulang lagi. Serta memberikan sanksi sosial kepada aktor negara yang melakukan perbuatan menguntungkan diri pribadi dengan menggunakan kewenangan sebagai aktor negara. Karena pada hakikatnya KJRI bukan biro perjalanan keluarga DPR !  

Read More

Dongke (Sesepuh Desa) Dalam Kajian Politik Lokal di Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar

Perbincangan dan kajian mengenai politik lokal pasca Orde Baru selalu menarik perhatian. Ini karena politik lokal pada masa itu memberikan dampak yang diametral. Perubahan dramatis dalam perpolitikan indonesia sejak kejatuhan rezim Soeharto telah memberikan ruang bagi hadirnya demokrasi yang sesungguhnya. Politik lokal menjadi lebih terbuka dan menjadi penentu pembangunan di daerah. Setelah masa reformasi, kolaborasi antara elit pusat dan lokal pun menghilang, namun justru semakin menguatkan posisi penguasa-penguasa lokal. Sehingga pemerintahan demokratis oleh rakyat yang sesunggunya ditingkat lokal tidak benar-benar dicapai.

Elit Politik Lokal yang penulis sajikan merupakan merupakan tokoh desa setempat yang menduduki status sosial sebagai Dongke. Tokoh Dongke disini bernama Pak Medot. Dongke adalah seorang tokoh masyarakat (sesepuh) yang ada pada masyarakat Desa Kwangsan, yang mempunyai legitimasi untuk memimpin upacara adat dan segala ritual tradisi yang berada di masyarakat setempat. 

Menurut Koentjaraningrat (1985:11) ritus adalah aktivitas dari tindakan manusia untuk berkomunikasi dan melaksanakan kebaktiannya terhadap tuhan, dewa-dewa, roh nenek moyang atau makhluk lain, biasanya berlangsung berulang-ulang. Baik setiap hari, setiap musim atau kadang-kadang saja. Ritual atau ritus ini biasanya berupa tindakan doa, bersujud, bersaji, berkorban, makan bersama, menari dan menyanyi, berposesi, berseni drama suci, berpuasa, bertapa, dan bersemedi.

Masyarakat setempat begitu menghormati Pak Medot yang menjadi sesepuh desa Kwangsan. Selain sebagai Dongke, petuah dari Pak Medot sering dijadikan rujukan oleh masyarakat setempat yang memiliki permasalahan. Namun, kharisma Pak Medot tidak hanya berhenti pada tokoh kultural belaka. Melainkan juga memiliki pengaruh besar dalam konstelasi perpolitikan di lingkungan Desa Kwangsan. 

Dongke memiliki keterkaitan dengan perpolitikan Desa Kwangsan. Ia mampu mengarahkan massa untuk memenangkan kandidat kepala Desa. Pak Medot yang berkedudukan sebagai Dongke dapat dikatakan sebagai local strongman. Berkat pengaruhnya, Dongke mampu menjadikan Pak Untung sebagai Kepala desa Kwangsan periode 2013-2019. Dalam mengkaji elit lokal, penulis menggunakan teori patronase sebagai analisisnya. 

Read More

The Grand Old Man Sang Diplomat Legenda

Haji Agus Salim

Menghirup udara kebebasan merupakan cita-cita semua anak bangsa yang terjajah. Kemerdekaan adalah dambaan yang paling didamba oleh kaum tersebut. Layaknya yang didamba oleh masyarakat Indonesia kala itu yang bernasib sebagai bangsa terjajah. Dambaan akan tetap menjadi bunga tidur semata bila tiada aksi. Dan Agus Salim memilih jalan aksi untuk mewujudkan dambaan tersebut. Ia bergerak berjuang untuk terciptanya Indonesia yang bebas dari penjajahan. Ini langkah nyata Agus Salim.

Agus Salim atau yang dikenal dengan sebutan The Grand Old Man adalah anak bangsa yang pernah memperjuangkan kemerdekaan. Sebutan The Grand Old Man diberikan oleh Soekarno kepada pegiat kemerdekaan yang satu ini. Agus Salim yang waktu itu meskipun sudah tua, namun memiliki jiwa muda yang membara untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lelaki itu sudah tidak muda lagi, ia dilahirkan di Agam Sumatra Barat, 8 Oktober 1884. Meskipun bisa dikatakan sudah udzur, perjuangan beliau tidak pernah menua. Selalu semangat berapi. Tidak kenal lelah menghadiri satu pertemuan ke pertemuan yang lainnya. Mengelilingi berbagai negara untuk mendapat simpati dan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Perjuangan Agus Salim banyak ia habiskan dengan perdebatan-perdebatan melaui jalur politik. Ia merupakan sosok diplomat senior bangsa Indonesia diawal kemerdekaan. Banyak perundingan diplomasi Indonesia yang melibatkan Agus Salim pada awal kemerdekaan. Perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville merupakan bagian langkah diplomasi yang diikuti Agus Salim untuk memberi kebaikan bagi bangsa Indonesia. Selain itu, Agus Salim juga tokoh yang berhasil mengambil simpati Mesir untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian Indonesia mendapat pengakuan De Jure untuk pertama kalinya pada 10 Juni 1947. Ia sebagai pemimpin delegasi berhasil memperlihatkan eksistensi Indonesia sebagai negara merdeka di dunia internasional.

Kisah sejarah selalu menarik untuk diperbincangkan kembali. Apalagi kisah penting dalam pembentukan sebuah negara merdeka. Sebagaimana kisah Agus Salim meneken perjanjian persahabatan dengan negara Mesir. Sebelum Agus Salim menandatangani perjanjian persahabatan, Nokhrashi Pasha, Mentri Luan Negeri Mesir bertemu dengan seorang perwakilan Belanda yang nyelonong masuk ruangannya. Tamu tersebut memprotes rencana penandatanganan perjanjian Indonesia-Mesir.

“Menyesal sekali kami harus menolak protes tuan. Sebab, Mesir selaku negara berdaulat dan sebagai negara yang berdasarkan Islam, tidak bisa tidak, mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang beragama Islam” tutur Nokhrashi menanggapi protes perwakilan Belanda.

Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Mesir tak bisa dilepaskan dari sosok Haji Agus Salim. Keagungan wawasan ilmu pengetahuan dipadukan kemampuan diplomasi yang dibalut sentuhan tangan dingin Agus Salim menyebabkan simpati Mesir diberkan kepada Indonesia. Pengakuan Mesir merupakan pengakuan De Jure paling bersejarah. Karenanya, Mesir adalah negara pertama di dunia internasional yang mengakui proklamasi 17 agustus 1945. Baru kemudian setelah Mesir sejumlah negara arab seperti Libanon, Suriah, Irak, Arab Saudi, dan Yaman berturut-turut mendukung kemerdekaan Indonesia.

Suskses di Timur Tengah lelaki yang dijuluki The Grand Old Man oleh Soekarno itu melanjutkan aksinya ke dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa. Berkat kedekatannya dengan Liga Arab, Salim membuka jalan bagi indonesia untuk mengikuti sidang dewan keamanan pbb di Lake Success, New York Amerika Serikat 19 Agustus 1947. Sidang ini yang memutuskan pembentukan KTN (Komite Tiga Negara). Di tangan Agus Salim bayi republik yang masih belajar merangkak tampil percaya diri berdiri dipanggung dunia dengan tangan mengepal.

Renville. Perundinagan yang dimediasi Komite Tiga Negara terdiri atas Amerika-Australia-Belgia digunakan oleh Belanda untuk menyerang Indonesia. Mereka mempersoalkan Indonesia yang beberapa bulan terakhir bergerilya mencari pengakuan kemerdekaan pengakuan kedaulatan ke negara negara arab. Perjanjian Renville, delegasi Indonesia terdiri dari Ali Sastroamidjojo, Tjoa Sik Len, Mohamad Roem, Narsun, Ir Juanda.”Apakah aksi militer yang tuan lancarkan terhadap kami sesuai dengan perjanjian linggarjati?”. Dia berpendapat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh negara arab justru disesebabkan oleh serangan Belanda 21 Juli 1947 yang kemudian dikenal sebagai agresi militer 1. Perjanjian renville sah 17 januari 1948. Perjanjian ini merugikan karena pengakuan garis demarkasi Van Mook dan penarikan penarikan di kantong2 wilayah kekuasaan belanda.

Diplomat Muslim Moderat

Dalam proses pembentukan negara Indonesia terdapat lembaga yang bernama BPUPKI (Badan penyelidik usaha-usah persiapan kemerdekaan indonesia). Di dalam lembaga ini dibentuk pula panitia sembilan yang bertujuan untuk merumuskan dasar negara indonesia. Panitia sembilan ini diketuai Sukarno dan beranggotakan mohammad hatta , mohammad yamin, achmad soebardjo, AA maramis, kiai abdoelkahar moezakir, wachid hasyim, abikoesno tjokrosoejoso, dan haji agus salim. Tim ini pula yang melahirkan piagam jakarta (Jakarta Charter) tertanda jakarta 22 juni 1945

Kerja tim sembilan ini menyisakan kemelut dikemudian hari. Ada poin dalam Piagam jakarta yang menjadi perdebatan panas pada masa itu. Poin tersebut adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Poin ini yang menjadikan suasana sidang terasa panas. Kaum nasionalis dan kaum islamis bersitegang dalam menanggapi poin ini. Dalam suasana seperti ini Agus Salim turun tangan menunjukkan kemoderatannya untuk mempersatukan pandangan anggota sidang agar tidak terpecah.

“Wajib umat islam menjalankan syariat, biarpun tidak ada indonesia merdeka. Biarpun tidak ada hukum dasar indonesia. Itu adalah satu hak umat islam yang dipegangnya” sergah Agus Salim.

Read More