Politik yang Memanusiakan Manusia

Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil yang berarti sang penakluk. Karena kata “Adakhil” tidak cukup dikenal, maka diganti dengan nama “Wahid” yang kemudian lebih dikenal dengan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas Pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti “abang atau mas”.

 

Nama Gus Dur sudah tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Nama ini lekat dalam benak rakyat Indonesia. Karena, beliau adalah Presiden Indonesia ke-4. Keterkenalan Gus Dur tidak hanya disebabkan karena dia pernah menjabat sebagai presiden negara ini, melainkan lebih ke sumbangsih pemikirannya untuk bangsa ini. Akibat pemikirannya yang yang membela keragaman dan anti diskriminasi, ia dijuluki sebagai bapak Pluralisme Indonesia. Banyak jasa yang telah ia berikan untuk manusia yang tertindas di negeri ini sehingga ia lekat dekat dengan masyarakat. Bukan hanya umat Islam yang ia bela, melainkan seluruh manusia yang tertindas dibelanya. Apapun latarbelakangnya. 

Pemimimpin. Ketika kita membicarakan soal pemimpin, maka kita akan berbicara pula soal kekuasaan. Karena pemimpin adalah orang yang berkuasa terhadap orang yang dipimpinnya. Identitas sebagai sorang pemimpin tidak bisa dilepaskan dari dirinya tatkala kita membicarakan tentang Gus Dur. Sudah banyak lembaga yang ia pimpin. Mulai dari lembaga tingkat lokal hingga skala nasional pernah ia pegang. Diantaranya adalah Sekretaris Umum Pesantren Tebu Ireng, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa, Indonesia, Ketua Dewan Syura DPP PKB, Ketua Umum PBNU, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Pendiri The WAHID Institute, Indonesia, hingga sebagai Presiden Indonesia. Melihat rekam jejaknya sebagai seorang pemimpin, maka timbul pertanyaan seperti apakah pola kepemimpinan Gus Dur? Bagaimanakah Gus Dur memandang kekuasaan?

Memanusiakan Manusia

Satu hal yang diajarkan oleh Gus Dur, yaitu memuliakan manusia. Gus Dur berkeyakinan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kedudukan yang mulia dan tinggi berkat anugerah Tuhan berupa kapasitas-kapasitas yang mereka miliki. Keyakinan primordial ini lalu diterjemahkan oleh Gus Dur, dengan cara menempatkan secara cermat keyakinan itu ke dalam problematika hubungan antara takdir Tuhan dan kehendak bebas manusia. Kecermatan itu terutama dapat dijumpai pada saat mana ia menempatkan hubungan kehendak manusia dan takdir Tuhan dalam kerangka ilmu pengetahuan alam/sosial dan filsafat moral. Dengan cara demikian, Gus Dur berhasil menampilkan konsepsi manusia dan moralitas menurut kosmologi Islam dalam wajahnya yang lebih fungsional dan universal. Sedemikian rupa sehingga “moralitas-agama Islam” bersama dengan “moralitas agama-agama” pada umumnya dan “moralitas-sekuler” dapat turut serta memberi sumbangan tak ternilai harganya bagi penyelenggaraan kehidupan masyarakat di dunia yang puspa-ragam dan bagi masa depan kebangunan peradaban.

Gagasan Gus Dur tentang manusia dan moralitas pada hakikatnya dibangun dari wawasan kosmologi Islam, khususnya dunia pesantren. Paling tidak ada tiga konsep mendasar tentang “manusia”, yakni:(1) kedudukannya yang tinggi dihadapan makhluk lain; (2) statusnya yang mulia sebagai khalifah di bumi; dan (3) kemampuan inteleknya dalam merumuskan masalah dasar kemanusiaan. Ketiga-tiganya adalah fitrah manusia yang diyakini sebagai anugerah Tuhan sang Pencipta, sehingga manusia berhak atas kedudukan mulia baik di hadapan Tuhan maupun ciptaan lain di alam semesta.  

Paragraf di atas menjelaskan bagaimana pandangan Gus Dur terkait manusia. Pandangan inilah yang menjadikan Gus Dur memiliki rasa, sikap, dan tindakan yang senantiasa berorientasi pada kemanusiaan. Gus Dur memandang manusia sebagai makhluk paling luhur ciptaan Tuhan. Jadi tidak ada yang berhak untuk menindas, menghisap, dan melakukan diskriminasi terhadap manusia. Politik kemanusiaan secara nyata terlihat dari sosok seorang Gus Dur. Ia tidak meninggalkan moralitas. Politik sejatinya melindungi manusia dan mengangkat derajat manusia.   

Kekuasaan di Mata Gus Dur 

Politik pada umumnya dipahami sebagai upaya untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Pemahaman semacam ini pula berlaku dimana saja dan kepada siapa saja. Termasuk Gus Dur. Namun, ada beberapa hal yang perlu diketahui bagaimana cara seorang Gus Dur mencari dan mempertahankan kekuasaan. Metode apa yang digunakan agar dirinya dijadikan sebagai penguasa. Dan dengan apa ia mempertahankan sebuah kekuasaan. Apabila kita banyak membaca literatur tentang Gus Dur, akan kita jumpai keidealan politisi yang layak memimpin negeri ini. Berlakunya demokrasi, menolak nepotisme, dan berpolitik dengan moral.

Gus Dur melihat kekuasaan sebagai upaya untuk memberikan kesejahteraan, keadilan, keamanan kepada masyarakatnya. Jadi, tidak semata-mata menginginkan kekuasaan untuk memenuhi hasrat ataupun mendapatkan keuntungan pribadi dari kekuasaan tersebut. Esensi dari kekuasaan adalah terciptanya masyarakat yang aman, adil, dan kesejahteraan. Melalui pandangan semacam inilah yang mempengaruhi setiap tindakan dari Gus Dur. Dalam pandangan Gus Dur, tidak diperkenankan memperoleh kekuasaan dengan cara yang kotor. Melakukan suap-suap, nepotisme, dan kongkalikong lainnya. Seorang penguasa harus dapat menciptakan tatanan masyarakat yang demikian tadi. Jadi seorang pemimpin otentik yang harus memiliki kemampuan mengatasi segala problem, bukan pemimpin kosmetik yang mencari pencitraan dan mengahlalkan segala cara untuk berkuasa. 

Dalam upaya mempertahankan kekuasaan, Gus Dur tidak menggunakan cara-cara represif. Tatkala berkuasa, ia mengabdikan dirinya untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang digariskan di atas. Dalam perjalanan waktu, biar masyarkatlah yang menilai hasil kinerja dari Gus Dur. Jikalau apa yang dilakukannya dianggap baik oleh rakyat hal itu akan menumbuhkan kepercayaan kepada Gus Dur. Pada intinya, Gus Dur mempertahankan kekuasaan dengan pijakan kepercayaan. Jadi jika rakyat sudah tidak percaya, ia rela meninggalkan jabatannya. Tidak perlu membela kekuasaan dengan mati-matian. Sebagaimana ia tidak menggunakan kekerasan dalam gegap gempita oknum yang melengserkannya dari kursi kepresidenan. Karena bagi dia, tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian.   

 @teguhphotato

Read More

Elektabilitas: [Ahok] Sang Pemimpin ‘Bajingan’

Tidak sedikit orang yang terkejut jika membaca judul buku [Ahok] Sang Pemimpin ‘Bajingan’. Termasuk saya. Keterkejutan dikarenakan adanya kata ‘Bajingan’ yang tertera pada judulnya. Sekilas membaca judul buku ini, saya berfikir apa yang sebenarnya difikirkan oleh penulis. Beraninya dia membuat judul yang kontroversial. Saya juga sempat berfikir bahwa judul ini adalah membunuh karakter seseorang di muka umum. Bisa dituntut hukum, dengan tuntutan pencemaran nama baik tentunya. Walaupun kita tahu bahwa Ahok adalah tipe orang yang sering mengatakan ‘Bajingan’. Apakah karena gaya bicara Ahok yang ‘Bajingan’ menyebabkan penulis membuat judul demikian?. Ya, begitulah sedikit banyak yang kata yang bertebaran di benak fikiran saya tatkala membaca judulnya saja.

Ternyata, Maksimus Ramses Lalongkoe dan Syaefurrahman Al-Banhary selaku penulis buku tersebut memiliki alasan tersendiri dalam menuliskan judul tersebut. Tentunya berbeda dengan apa yang saya pikirkan di atas. Maksimus mengatakan, kata ‘Bajingan’ di buku tersebut melambangkan Ahok yang dinilai adalah sosok pemimpin yang mampu mengatasi para penjahat kerah putih yang dinilai tidak mampu dijinakkan oleh pemimpin lainnya. Ide kata ‘Bajingan’ dikatakan Ramses muncul pada tanggal 24 Oktober 2015 pukul 1.00 wib pagi. Kata itu dipilih karena Indonesia menurutnya membutuhkan pemimpin yg tegas dan berani seperti Ahok.  

Buku tersebut diluncurkan pada Sabtu, 14 Mei 2016 di Gedung Joeang,  Jl Menteng Raya - Jakarta Pusat.  Dalam buku ini, kedua penulis berusaha menjelaskan kepada publik betap ‘Bajingan’ seorang Basuki Tjahaja ‘Ahok’ Purnama. Penulis memandang Ahok sebagai pemimpin yang memiliki keberanian melawan arus. Menghantam korupsi dan menjelaskan akan gaya kepemimpinan Ahok yang berani serta tegas.

Marketing Politik

Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung pada tahun 2017 mendatang. Namun, pada bulan Mei 2016 ini media sudah gegap gempita pemberitaan terkait pilkada DKI. Dari pemberitaan berbagai media, pengusaha Sandiaga Uno siap bertarung untuk melawan Ahok pada 2017. Ada pula musisi kondang tanah air, Ahmad Dhani juga sesumbar siap bertarung melawan Ahok untuk memperebutkan kursi DKI 1.

Gegap gempita pemberitaan terkait DKI 1 tidak lain disebabkan karena Jakarta merupakan Ibukota Indonesia. Tentunya,  kota ini menjadi pusat perhatian bagi warga Indonesia. Selain itu, ada anggapan pula bahwa untuk menjadi Presiden Indonesia harus melewati DKI 1 terlebih dahulu. Layaknya kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 silam. DKI Jakarta merupakan kota yang memiliki multi problem. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh kota ini. Mulai dari kemacetan, banjir, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi, DKI dapat dilihat sebagai ujian awal untuk menjadi RI 1 yang memiliki teritorial lebih luas dengan permasalahan yang tak kalah luas pula. Kesuksesan memimpin Jakarta dapat mendulang jumlah suara yang signifikan bila maju sebagai RI 1. Begitu anggapan-anggapan terkait peta perpolitikannya.

Dalam dunia politik ada yang namanya marketing politik. Menurut Firmanzah (2008), marketing politik diaplikasikan dalam seluruh proses, tidak hanya terbatas pada kampanye politik, namun juga mencakup bagaimana memformulasikan produk politik melaui pembangunan simbol, image, platform, dan program yang dtawarkan.

Dengan diluncurkannya buku [Ahok] Sang Pemimpin ‘Bajingan’ dapat dilihat sebagai upaya marketing politik. Hal ini dapat dikaji dari konten yang terdapat di dalam buku tersebut. Konten di dalamnya sangat apresiatif terhadap kepemimpinan Ahok selama ini. Karakter Ahok sebagai sosok pemimpin penentang arus dan getol melawan upaya korupsi yang terjadi di Jakarta diulas dalam buku ini. Besar kemungkinan pembaca buku ini akan apresiatif terhadap Ahok, karena buku ini menggambarkan Ahok dan ‘Kepahlawanannya’ bagai Spiderman yang menangkapi penjahat. Peluncuran buku ini sebagai upaya untuk menaikkan elektabiltas Ahok untuk DKI 1. Upaya ini sangat diperlukan apalagi di tengah terpaan berbagai persoalan yang sedang dihadapi Ahok.    

Read More

Katakan Tidak Pada Komersialisasi Pendidikan

Suasana "Ngopi Bareng Kamu"

Isu pendidikan merupakan persoalan bagi semua kalangan. Apalagi mahasiswa, harusnya lebih memiliki fokus terhadap persoalan tersebut. Penulis mengatakan mahasiswa harusnya memiliki fokus terhadap isu pendidikan karena penulis masih beranggapan bahwa mahasiswa adalah agent of change. Mahasiswa merupakan kelompok menengah yang memiliki posisi tawar tinggi dibanding kelompok lainnya. Jika dirasa mahasiswa sudah kehilangan marwah agent of change, bolehlah mahasiswa apatis terhadap isu pendidikan. Dan ingat, jangan sekali-kali mengatakan sebagai agent of change jika tidak peduli dengan isu vital pendidikan. Pendidikan harus diperhatikan terus karena pendidikan sebagai langkah untuk mewujudkan cita-cita negara (Mahasiswa, Coba cek pembukaan UUD 1945). Penulis berkeyakinan, tanpa pendidikan cita-cita negara hanya sebatas omong kosong.

Kemarin, Jumat malam (01/04) penulis berkesempatan bergabung dalam diskusi yang bertajuk” Ngopi Bareng Kamu (Ngobrol Pintar Bareng Kawula Muda)”. Ngopi Bareng Kamu merupakan wadah diskusi yang dibentuk oleh komunitas Indonesia Youth Political Institute (IYPI). Perlu diketahui bahwasannya komunitas ini bergerak di bidang politik dan kepemudaan. Diskusi diadakan di Cafe Dje Gank lt 2 tersebut menghadirkan Akhmad Fauzi (Presma Unnes), BEM KM Undip, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Undip, Kammi Undip, Gerakan Mahasiswa Pembebasan, BEM FH Undip, BEM Fisip undip, dan peserta umum lainnya.

Selanjutnya, diskusi malam itu mengangkat tema “Komersialisasi Pendidikan”. Tema ini merupakan kristalisasi dari kebijakan politik terhadap dunia pendidikan. Penulis menulis tentang diskusi kali ini sebenarnya hendak mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan kebijakan tersebut. Bagaimana tidak, pendidikan yang merupakan hak dasar bagi manusia malah dikomersialisasikan menghitung untung rugi layaknya korporasi yang bertujuan meraup keuntungan sebesar-besarnya dari kegiatannya.

Kawan, ingaaat ! Pendidikan merupakan hal penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Pendidikan adalah hal yang mutlak, apabila pendidikan di Indonesia bagus akan menghasilkan generasi yang bagus pula. Dan ingat pula, seharusnya pendidikan bisa diakses oleh semua kalangan. Bahkan kalangan kaum papa berhak untuk hal yang satu ini, pendidikan. Namun, kenyataannya biaya pendidikan semakin mahal. Lantas, jika mahal siapa yang bisa mengakses? Hanya kalangan tertentu saja kan. Kejadian semacam ini menyalahi kodrat dan cita-cita negara. Apalagi dengan adanya PTN-BH, yang akan berdampak pada kenaikan UKT dan memotong akses pendidikan bagi kaum papa (Mahasiswa Undip: PTN-BH menjadikan  UKT naik). Jika lembaga pendidika NEGERI saja mahal apalagi yang swasta. Seakan-akan negara lari dari tanggung jawabnya untuk mencerdaskan kehiupan rakyatnya. Negara, berikan akses pendidikan bagi semua kalangan, agar semua rakyat Indonesia berlomba-lomba dalam memperbaiki bangsa dan negara.

Dalam diskusi tersebut, ada beragam pandangan mengenai komersialisasi pendidikan itu sendiri. Presma Unees beropini bahwa seharusnya pendidikan ini untuk semangat keadilan sosial. Namun, pendidikan sekarang seperti dunia bisnis yang hitung-hitungan untung rugi Pandangan dari kawan Gerakan Mahasiswa Pembebasan mengatakan sistem pendidikan yang diterapkan di indonesia merupakan sistem kapitalisme dimana sektor pendidikan hanya mencetak penjual ijazah bukan pencetak manusia unggul buat masa depan. Sedangkan kawan dari Kammi mengatakan  komersialisasi pendidikan merupakan dampak dari globalisasi, peran pemerintah kurang dalam menyelesaikan komersialisasi pendidikan, pemerintah hanya pembuat regulator dan hanya mementingkan pemilik modal. Dan pada akhirnya mereka menetang adanya komersialisasi pendidikan.

Kesimpulan diskusi yang dibacakan oleh notulensi adalah komersialisasi pendidikan menjadikan biaya pendidikan semakin mahal, adanya diskrimasi dalam mengakses pendidikan, dan pemerintah mengurangi beban tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pada akhirnya, hanya ada satu kata jika kita melihat ketidakadilan di negara yang kita cintai. L A W A N ! Melawan dengan apa? (Kalian mahasiswa, tentunya dapat berfikir untuk rakyat. Ingat, kalian adalah agent of change. Hehehehehe)

Read More